PERIZINAN



  BERITA

Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota (KPPTSP) Banda Aceh menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh sesuai dengan Dasar Hukum sebagai berikut :

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Selengkapnya...

Pada Tahun 2016 ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh merupakan salah satu dari 3 (tiga) SKPD di Kota Banda Aceh yang ditetapkan sebagai kawasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM).

Pada Tanggal 21 Oktober 2016 Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia (RI) telah melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di KPPTSP Kota Banda Aceh. Tujuan evaluasi ini untuk menilai perkembangan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di KPPTSP serta memberikan saran perbaikan terhadap berjalannya ZI.

Tim dari Kementerian  Pendayagunaan


Selengkapnya...

Dalam rangka melaksanakan penerapan prinsip tata kelola layanan perizinan terpadu satu pintu secara konsisten dan berkesinambungan sehingga dibutuhkan proses layanan perizinan yang harus amanah, transparan, akuntabel, efektif dan efesien.

Dan untuk membangun kerjasama yang harmonis, interaksi yang baik dengan pemangku kepentingan maupun pihak-pihak yang memungkinkan terjadinya situasi benturan kepentingan, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) telah menyusun pedoman benturan kepentingan pada KPPTSP Kota Banda Aceh.

SK Benturan Kepentingan


Selengkapnya...

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna pelayanan.  Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperolah pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Maka dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pada Tahun 2016 ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi


Selengkapnya...
Baca Selengkapnya
    POLLING
Apakah menurut anda dengan membangun sistem perizinan secara online akan mampu meningkatkan pelayanan kami?

Ya
Tidak
Tidak Tahu
Ragu-Ragu

STATISTIK
Kemarin : 8528
Hari ini : 1257
Bulan ini : 17543
Tahun ini : 17543
Total : 228770
Online : 6